Majelis Tinggi Bisa Setir Hasil Konvensi Capres Demokrat (Apa Guna Konvensi.?)

RIAU PROSPEK - Komite Konvensi Partai Demokrat mengatakan, Majelis Tinggi memiliki kewenangan campur tangan dalam hasil survei penentu pemenang konvensi capres.

"Survei elektabilitas peserta konvensi akan dilakukan dalam dua tahap oleh tiga lembaga survei yang independen dan kredibel. Apabila nantinya ditemukan perbedaan signifikan pada hasil akhir dari masing-masing lembaga survei, kami akan berkonsultasi dengan Majelis Tinggi PD," kata Sekretaris Komite Konvensi PD, Suaidi Marasabessy di Wisma Kodel, Jakarta, Jumat (30/8).

Suaidi yang juga anggota Dewan Pembina PD mengatakan, kondisi itu akan berbeda jika hasil survei tiga lembaga tidak menunjukkan selisih atau agregat yang signifikan.

"Sebagaimana disebutkan AD/ART Partai Demokrat pasal 20 hasil Kongres Luar Biasa, di situ memberikan kewenangan bagi Majelis Tinggi untuk menetapkan capres dan cawapres untuk setiap edisi pemilu," tuturnya. Dengan begitu, hasil akhir akan disahkan dan ditentukan Majelis Tinggi.

Komite konvensi hari ini mengumumkan sebelas nama peserta konvensi yang telah ikut sesi prakonvensi berupa perkenalan dan pendalaman. Para peserta akan menjalani sejumlah fase hingga akhir atau menjelang pemungutan suara Pemilu 2014.

Sebagai penentunya pemenang konvensi mereka akan menggunakan hasil survei dari tiga lembaga. Komite menargetkan pada akhir Mei 2014 nama capres sudah dapat diajukan kepada Majelis Tinggi yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono.

Rencananya pada 11 September 2013 para peserta akan bertemu dengan SBY dan selanjutnya mereka akan memperkenalkan diri kepada publik.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyatakan mundur saat menjalani sesi prakonvensi. Sedangkan mantan wakil presiden Jusuf Kalla menunjukan loyalitasnya kepada Partai Golkar dengan tidak turut serta dalam Konvensi PD.

Salah satu alasan paling menonjol dari JK adalah keengananny menaati aturan tentang keharusan pemenang konvensi untuk menjadi kader PD. Dengan kata lain dia tidak ingin meninggalkan Golkar. Sementara itu, dua tokoh perempuan, Sri Mulyani dan Rustriningsih, juga tidak turut serta dalam kompetisi capres PD. (rpblk)

Kader Golakr tak Dukung AMAN, tidak akan Aman.

Add caption

Prospek Riau - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menyatakan pihaknya siap memecat kader yang membelot dalam memenangkan pasangan Annas Ma'amun-Arsyadjuliandi Rachman (AMAN) pada Pilkada gubernur Riau.
"Kalau ada pemecatan, bukan karena keinginan dari individu. Tapi karena sistem berjalan dan memerintahkan seluruh pengurus untuk memecat orang yang tidak memenangkan suatu pasangan," ujarnya  di VIP Lancang Kuning Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Rabu.
Aturan partai berlambang pohon beringin itu, menurutnya, sudah jelas diatur sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) Partai Golkar Nomor 13  tentang tata cara pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Sanksi dalam aturan tersebut sudah jelas dan tegas, seperti dimulai dari pemberitahuan, kemudian ditegur sampai dengan yang paling terakhir itu adalah pemecatan," katanya.
Apabila ada keputusan partai yang diambil melalui proses demokratisasi, maka hanya ada empat kata yakni laksanakan, amankan, perjuangkan dan menangkan.
"Hanya itu dan artinya kalau masih ada yang tidak melakukan empat kata tersebut dan bahkan malah menentang itu, maka yang bicara adalah sistem. Partai Golkar itu besar karena sistem yang efektif dan didukung  kepemimpinan yang kuat," ucapnya.
Sebelumnya ramai diberitakan media masa di Riau bahwa Bupati Kuantan Singingi yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kuantan Singingi, Sukarmis secara terang-terangan mendukung calon yang diusung dari Partai Demokrat.
Bupati Indragiri Hulu yang juga Ketua DPD II Golkar Indragiri Hulu, Yopie Arianto menegaskan, mendukung pasangan yang diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional dengan alasan kedekatan dengan calon.
Sementara KPU Riau telah menjadwalkan akan menggelar pilgub Riau pada tanggal 4 September 2013.  (Tribun. Pekanbaru)